GBHO, Multi Tafsir ?

GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah serangkaian kebijakan atau upaya untuk perubahan pada pembaharuan peningkatan dan penyempurnaan struktural pengkaderan dan perjuangan mahasiswa dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan saat MUBES

Pasal 54 Ayat 1 berisi tentang organisasi ekstra kampus dan partai politik kemudian dilanjutkan dengan pasal 55 point e mengenai batasan aktifitas di anggap menghadirkan banyak prespektif, Sabtu (27/07).

Beberapa hari yang lalu muncul tulisan kritik dari website DEMA Fakultas Syariah dan untuk mengetahui keresahan dan penjelasan lanjutan tim Pers Mahasiswa menemui narasumber terkait.

“Point penting pada GBHO yang ingin saya kritik adalah pasal 54 ayat 1 dan pasal 55 point e, mengenai siapa subjek dari organisasi eksternal yang disebutkan dalam GBHO. Seharusnya ada penjelasan secara rinci dalam GBHO yang disepakati saat MUBES atau pembuatan tata peraturan perundang-undangan di bawah GBHO sehingga tidak memunculkan prespektif multi tafsir. Secara struktural baik GenBI, PCTA maupun HMI dll memiliki kemiripan dan saya menilai beberapa organisasi tersebut adalah organisasi eksternal karena tidak berada dalam naungan Wakil Rektor Bidang III. Sebab jika kita cermati dalam pendefinisian Organisasi Eksternal adalah organisasi yang tidak terikat dengan kampus secara kelembagaan. Namun subtansi yang ingin saya coba komentari adalah kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum dalam GBHO. Saya juga yakin teman-teman GenBi atau PCTA yang merasa mereka di bawah MoU diperbolehkan memakai atribut dalam kampus, tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang menilai bahwa hirerarki norma hukum tertinggi Organisasi Kemahasiswaan adalah GBHO, bukan MoU. Intinya, tidak adanya kepastian hukum mengenai organisasi eksternal yang dilarang masuk ke dalam kampus.” Ungkap Bayu Prima, selaku Wakil DEMA Fakultas Syariah.

“Kekosongan hukum disini artinya Senat Mahasiswa Institut sebagai lembaga legislatif tertinggi Mahasiswa di IAIN Palangka raya membentuk tata peraturan perundang-udangan yang berada dibawah GBHO seperti misalnya peraturan mahasiswa dan Tap Senat Mahasiswa nomor sekian yang menjelaskan secara rinci. Hukum yang diatas menjelaskan hukum yang ada dibawah.” Lanjutnya

Perumusan GBHO diharapkan menjadi haluan yang jelas dalam memaksimalkan peran dan fungsi mahasiwa dengan cara merealisasikan program kerja pada seluruh pemimpin kelembagaan secara terarah dan berkesinambungan.

GBHO memuat konsep penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh guna membentuk target pencapaian di segala bidang yang akan membawa organisasi kampus pada level kedewasaan,kokoh dan profesionalisme.

mungkin yang anda cari

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *