Dari Golputer FTIK, Untuk DEMA Institut IAIN Palangka Raya Yang Maha Kritis

Oleh: Ghofar Nurvega

Saya termasuk orang yang sepakat bahwa pemilu adalah persoalan selera di mana diri akan menaruh kepercayaan, pilihan, dan harapan. Masing-masing kita memiliki kebebasan untuk memilih atau pun tidak memilih. Memilih silahkan, tidak memilih juga silahkan. Dua sikap itu setara pada level konstitusi – yang artinya, tidak ada seorang pun yang boleh melarang, mencegah, atau mengintervensi di mana kita akan menjatuhkan pilihan: memilih atau tidak memilih,

Dalam rangka memperpanjang rantai kedekatan sosial, saya percaya kita boleh mengajak seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi memberikan suaranya di pemilu. Kita boleh kok mengajak individu untuk setuju dan patuh pada standar moral yang menurut kita itu baik, benar, rasional, mau pun etis. Tapi harus diingat, batas sosialisasinya hanya sampai di mengajak. Kita sama sekali tidak memiliki akses untuk memaksa, mengintimidasi,  juga memberi seseorang ragam stereotype dengan tendensi menghina hanya karena orang itu menolak setuju dengan ukuran atau sesuatu yang kita percaya.

Belakangan saya dibuat keberatan sikap DEMA IAIN Palangka Raya. Melalui akun instagram resminya, ia berupaya mengajak kita untuk tidak golput di pemilu. Sebagai sikap politik kelompok akademisi, tentu saja ini sah. Saya senang dan memberi apresiasi besar untuk hal ini, karena artinya, semangat demokrasi berhasil menjangkau kampus yang sedang saya tinggali. Akan tetapi, poin yang kemudian membuat saya terkejut adalah ketika pihaknya menyebut golput sebagai bentuk lain dari ketidakmampuan berpikir kritis.

Sekilas, pendefinisian itu terlihat keren dan memberitahu kita itulah gaya bahasa mahasiswa yang terlibat organisasi. Tapi bagi saya, klaim itu tidak lebih dari konstruksi nalar pragmatis yang lahir dari skema berpikir Megawati. DEMA IAIN Palangka Raya hanya berhenti di klaim, lupa memberi penjelasan. Padahal, bagian paling penting dari sebuah klaim adalah penjelasan. Barangkali orang-orang komunis juga akan setuju. Jika menurutmu itu tidak penting, saya kira tidak ada cara yang lebih terhormat untuk menghargai pernyataanmu selain mengolok-oloknya atau membuangnya ke tempat sampah. Jika menurutmu itu tidak penting, saya kira Anda adalah bagian dari homosapiens gagal evolusi.

Dari klaim itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa DEMA IAIN Palangka Raya sedang ingin mengatakan pihaknya adalah manusia-manusia kritis, manusia-manusia dengan pikiran jenius dan penuh referensi ilmiah, atau manusia-manusia yang menggemari filsafat epistemologi. Tapi balik lagi ke faktanya, ia sama sekali tidak memberi penjelasan, cuma pernyataan. Artinya, tingkat intelektualitasnya perlu kita pertanyakan, kemampuan berpikir mereka perlu kita perdebatkan ulang. Ini kalau kita mau pakai logika lho.

Saya sepakat bahwa kita boleh membangun dikotomi antara A dan B. Misalnya, memilih (A) itu representasi nalar kritis dan tidak memilih (B) adalah wujud nyata kebebalan pikiran. Atau memilih itu sikap nasionalis, sementara golput itu jelek, misalnya. Silahkan, boleh saja. Itu mutlak hak dan dijamin konstitusi. Tapi dengan catatan bahwa itu harus dilandasi fundamental pikiran yang memadai sebagai wujud Anda manusia bertanggungjawab dan tahu diri. Jangan sembarangan asal menyatakan pandangan. Masa di satu sisi bereuforia atas berlangsungnya pesta demokrasi, tapi di sisi lain mereduksi instrumen demokrasi itu sendiri. Lho, emang golput instrumen demokrasi? Jelas. Demokrasi memberi ruang kepada siapa pun untuk memilih atau tidak memilih.

Memang golput bentuk lain dari ketidakmampuan berpikir kritis? Jelas bukan. Orang-orang yang bilang seperti itu saya sarankan untuk jangan berdelusi. Hidup di negara demokrasi mbok ya tolong cerdas dan melek media sedikit

Golput itu banyak hal. Maksudnya, kita bisa memaknai ini sebagai penanda ada yang kacau dengan bagaimana kita bernegara, ia bisa dipahami sebagai pisau analisa yang membedah bahwa ada kebijakan yang melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan fungsi alam, dapat pula kita artikan sebagai satu upaya mempertanyakan ulang bagaimana demokrasi dan kritisisme warga negara hari ini.

Jika kita letakkan golput pada kerangka kritik untuk pemerintah hari ini (Jokowi), ia adalah sikap moral atas banyaknya kegagalan dan janji-janji pemilu 2014 yang tidak beliau penuhi. Misalnya dalam persoalan hak asasi manusia. Pada pemilu sebelumnya, Pak Jokowi berjanji akan menuntaskan segala kejahatan hak asasi manusia masa lalu seperti Munir, Marsinah, penculikan aktivis 1998, genosida 1965, DOM Aceh dan Papua, dan lainnya. Tetapi, hingga 4,5 tahun usia pemerintahannya, belum ada satu pun yang terpenuhi. Bisa dikatakan bahwa dalam hal ini, beliau gagal. Jenderal-jenderal yang diduga kuat terlibat kejahatan itu justru ada di barisan birokrasinya, salah satunya bahkan ada yang jadi menteri. DEMA IAIN Palangka Raya tahu siapa?

Tak cukup sampai di situ. Alih-alih menuntaskan kasus-kasus HAM, pemerintahan Jokowi justru menambah angka pelanggaran itu sendiri. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga 2 tahun tidak juga menemu titik terang, kasus kriminalisasi petani dan aktivis pejuang lingkungan hidup, dan mata rantai kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Masyarakat Adat yang tidak juga diputus. Pada awal Januari lalu, dalam catatan akhir tahun yang diterbitkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria pada medio 2014-2018 menyebabkan 41 orang meninggal, 546 orang dianiaya dan direpresi, serta 51 orang ditembak.

Apakah pemicu golput itu saja? Tentu tidak. Barangkali kita patut bersedih karena kebebasan berekspresi era pemerintahan Jokowi tidak beda jauh dengan zaman Orde Baru. Pada persoalan impor, coba suruh DEMA IAIN Palangka Raya mendata berapa jumlah impor yang dilakukan Jokowi. Padahal, masih dari janji pemilu 2014, beliau menyatakan tidak akan impor.

Jika kita bawa golput pada perdebatan pemilu 2019, ia adalah reaksi bahwa pemilu kali ini bukan pesta demokrasi, melainkan pesta oligarki. Pendefinisian ini historis, tidak seperti klaim DEMA IAIN Palangka Raya. Beberapa waktu lalu, Jaringan Aktivis Anti Tambang (JATAM) menerbitkan informasi visual terkait keberadaan para pebisnis tambang-tambang besar di Indonesia yang melingkari kedua paslon. Baik pihak 01 mau pun 02, keduanya sama-sama memiliki lingkaraan ini.

Di barisan Jokowi terdapat nama-nama besar seperti sang-menteri-serba-guna Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrur Razi, Suaidi Marasabessy,  ketua Nasdem Surya Paloh, Wahyu Sakti Trenggono, Oesman Sapta Odang, ketua Perindo Hary Tanoesoedibjo, wapres kita Jusuf Kalla, dan nama-nama lainnya. Sementara di kubu Prabowo –tanpa mengecualikan Prabowo dan Sandiaga yang juga sama-sama memiliki tambang—adalah Tommy Soeharto, Soedirman Said, Hashim Djojohadikusumo, dan Zulkifli Hassan. Orang-orang inilah yang memberi sumbangan besar dalam hal pendanaan kampanye melalui praktik ijon politik.

Para oligark ini memiliki sumber daya tertentu, khususnya ekonomi. Dengan instrumen ini, para oligark secara otomatis memiliki jalur khusus untuk dapat posisi di jajaran birokrasi republik. Ini adalah skema pertukaran atau seperti yang saya sebut sebelumnya: skema ijon politik. Kalau pun oligark-oligark ini tidak mendapat keuntungan duduk di parlemen, dengan mereka ada di barisan kedua paslon, pihaknya dapat dengan mudah mengendalikan aparatur dan kebijakan negara. Mekanisme persekongkolan semacam ini dapat diartikan sebagai upaya oligark untuk mengendalikan wajah kebijakan dalam rangka melindungi, mempertahankan, sekaligus mengakumulasi jumlah kekayaan yang lebih banyak. Kebijakan itu, nantinya, berada di posisi yang pro terhadap dirinya (para oligark) atau segelintir orang ketimbang rakyat biasa.

Belum lagi, beberapa tambang yang dimiliki para oligark sendiri bermasalah. Seperti memicu krisis ekologis dan konflik horizontal. Sebagai contoh tambang yang dimiliki Sandiaga Uno di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Tambang emas itu secara terang-terangan mengeruk sumber daya alam tanpa peduli fungsi gunung. Tentu masyarakat tidak tinggal diam, tapi di sini adalah masalah lainnya. Mereka yang menolak keberadaan tambang itu dikriminalisasi, dia adalah Budi Pego. Seorang petani yang kritis dan peduli lingkungan dikriminalisasi atas tindakan yang sama sekali tidak ia lakukan. Apa? Menyebarkan paham-paham komunisme. Sementara bukti ia melakukan itu tidak ditemukan. Inilah dampak dari adanya oligark di lingkaran kekuasaan.

Banyak orang di luar sana yang menyatakan golput dengan alasan yang rasional. Banyak dari mereka yang terlibat advokasi para petani korban kriminalisasi dan penggusuran atau alihfungsi lahan atas nama kemajuan pembangunan, banyak dari mereka yang ikut berjuang dalam hal pelestarian lingkungan, banyak dari mereka yang berlatarbelakang aktivis. Jadi sebenarnya adalah kurang tepat dan sikap nir-empati jika mengatakan golput sebagai bentuk lain dari ketidakmampuan berpikir kritis.

Apa yang dituduhkan DEMA IAIN Palangka Raya melalui instagramnya, sebenarnya, hanya akrobat ahistoris. Sekarang secara filosofis mendakwakan diri bahwa pihaknya adalah golongan homo sapiens kritis, tapi mengajak orang untuk berpartisipasi aktif gak pake argumen. Seandainya mereka sekritis yang mereka sebutkan, membangun penjelasan dan pesan-pesan politik tentu bukan perkara rumit. Saya kira aneh, ketika pihaknya demikian mendeskredit golput sementara tidak punya pemahaman mendalam soal golput. Sama artinya omong kosong akademisi.

Tapi biarlah. Manusia, antara satu dan yang lainnya, tentu tidak sama dan tidak bisa dipaksakan supaya sama. Ada manusia yang mengajak teman atau saudaranya dengan fundamental nalar yang ilmiah, ada juga yang mengajak orang dengan merendahkan opsi lainnya. Dalam hal ini adalah seperti apa yang dikatakan DEMA IAIN Palangka Raya: mengajak orang untuk memilih dengan cara merendahkan golput. Padahal bisa lebih dari itu, tentunya jika pikirannya mampu. Wallahu a’lam bish-shawab.

mungkin yang anda cari

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *