BAWASLU: Mahasiswa yang punya hak Pilih, punya Hak Melapor.

LPM Al-Mumtaz IAIN Palangka Raya, Pada hari Selasa (9/04) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui program Bawaslu Goes to Campus menyelenggarakan Sosialiasi Pengawasan Pemilu Pemilih Pemula Tahun 2019 di Aula Utama IAIN Palangka Raya

Ketua Bawaslu Provinsi Kal-Teng, Satriadi menjelaskan bahwa Program ini bertujuan untuk mengajak generasi millennial maupun mahasiswa untuk terlibat dalam mengkawal jalannya pesta demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu 2019.

“untuk Mahasiswa, kami meminta partisipasinya untuk terlibat pada proses pengawasan Pemilu, caranya bisa memantau secara langsung proses Pemilu di TPS, bisa juga melakukan pengkajian tentang pemilu kemudian apabila menemukan pelanggaran ya harapan kami dapat melapor, karena Mahasiswa yang memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk melapor” Jelas Satriadi.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Satriadi selaku ketua Bawaslu Prov. Kal-Teng dan Siti Wahidah selaku anggota Bawaslu Prov. Kal-Teng ini disambut dengan baik oleh Ketua SEMA institut dan Wakil Ketua DEMA institut. Dan  perwakilan UKK/UKM, ORMAWA setiap fakultas dan sejumlah Mahasiswa IAIN Palangka Raya sebagai peserta sosialisasi

“Kita sebagai Mahasiswa sudah seharusnya peka terhadap keadaan sosial dan membuka mata terhadap suatu pelanggaran yang ada disekitar mengenai Pemilu ini. Kampus yang bersih dari unsur politik sudah seharusnya dipertahankan karena kita memiliki Kode Etik dan GBHO” Pungkas Ilham Ma’ruf selaku Ketua SEMA Institut.

“saya rasa ini adalah salah satu cara Bawaslu untuk kembali menyadarkan dan mengajak kita untuk mengawasi jalannya pemilu 2019 ini, karena pada dasarnya seluruh masyarakat mempunyai hak mengawasi pemilu, saya sebagai wakil Presiden Mahasiswa turut mendukung dan mengapresiasi kegiatan positif ini, Terimakasih Bawaslu” ungkap Debi Fizar,Wakil Ketua DEMA Institut.

Bawaslu memiliki slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu”, menjunjung tinggi asas demokrasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Kemudian berwenang menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran, namun dengan terselenggarakannya kegiatan ini tim LPM Al-Mumtaz dan narasumber menemukan kekurangan yaitu belum maksimal menjelaskan secara rinci terkait mekanisme cara melaporkan suatu pelanggaran.

Rep:WA

mungkin yang anda cari

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *